Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax System)

PMK PMK No. 81 Tahun 2024 • 2024pmkeuangan081.pdf

Hal. 1 / 1

1/1

Informasi Ketetapan Hukum

PMK No. 81 Tahun 2024

Landasan hukum terlengkap operasionalisasi Coretax DJP: integrasi akun wajib pajak (Taxpayer Portal), tata cara pendaftaran NPWP 16 digit & NITKU, mekanisme deposit pajak (Tax Deposit), pembentukan bukti potong unifikasi, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara interoperabel.

Penetap: Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati

Daftar Pasal & Poin Regulasi

Pasal 2 - 10

Pendaftaran, pembaruan data profil wajib pajak, dan penerbitan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) berbasis NIK 16 digit.

Pasal 89 - 105

Pemanfaatan Tax Deposit sebagai saldo prabayar wajib pajak untuk pelunasan otomatis utang pajak dan pembayaran pajak terutang tepat waktu.

Pasal 200 - 240

Unifikasi pelaporan SPT Masa dan Tahunan secara elektronik melalui modul portal Coretax yang tersinkronisasi dengan e-Faktur dan e-Bupot.

Salinan Resmi JDIH Kemenkeu1 Hal

Memuat Dokumen PDF Peraturan...

PMK No. 81 Tahun 2024 • Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax System)

Halaman 1 dari 1