Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

PP PP No. 12 Tahun 2023 • 12TAHUN2023PP.pdf

Hal. 1 / 1

1/1

Informasi Ketetapan Hukum

PP No. 12 Tahun 2023

Paket regulasi fasilitas insentif perpajakan Ibu Kota Nusantara: Pengurangan Pajak Penghasilan Badan hingga 100% (Tax Holiday IKN sampai 30 tahun), Super Tax Deduction Vokasi dan Litbang hingga 350%, Fasilitas PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pegawai, dan PPN tidak dipungut.

Penetap: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Daftar Pasal & Poin Regulasi

Pasal 28 & 29

Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal pada Bidang Usaha Tertentu di Wilayah IKN diberikan fasilitas pengurangan PPh Badan sebesar 100% dari jumlah PPh Badan terutang.

Pasal 50

Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu dari pemberi kerja yang berkedudukan di wilayah Ibu Kota Nusantara diberikan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bersifat final.

Salinan Resmi JDIH Kemenkeu1 Hal

Memuat Dokumen PDF Peraturan...

PP No. 12 Tahun 2023 • Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Halaman 1 dari 1